Oleh: Musthafa Abd Rahman*
TEWASNYA mantan penguasa Libya, Moammar Khadafy, Kamis (20/10), memperpanjang daftar pemimpin Arab yang tersingkir akibat gelombang revolusi, atau sering disebut pula Musim Semi Arab (Arab Spring).
Ini dimulai dari revolusi Tunisia yang memaksa Presiden Zein Abidine Ben Ali lari tunggang langgang ke Arab Saudi pada Januari lalu. Kejadian serupa menimpa Presiden Mesir Hosni Mubarak yang dipaksa lengser pada Februari lalu dan kini dalam proses pengadilan di Kairo.
Salah satu isu yang kini terus menjadi sorotan, bahkan menjadi polemik, adalah tentang peran asing, khususnya AS, di balik revolusi Arab itu. Tentu tidak bisa dimungkiri dukungan kuat AS dan Barat terhadap revolusi Arab.
Presiden AS Barack Obama, misalnya, secara tegas meminta Presiden Hosni Mubarak mundur saat revolusi Mesir pada Februari. Obama kini juga meminta Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh dan Presiden Suriah Bashar al-Assad mundur.
Andil AS dalam penumbangan rezim Khadafy di Libya tak kalah besar. AS tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk operasi militer bagi perlindungan warga sipil di Libya. Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir ini, AS mengerahkan pesawat tanpa awak, Predator, untuk memburu pasukan loyalis Khadafy.
Dukungan AS dan Barat terhadap revolusi Arab itu bukan tanpa pamrih. AS dan Barat yang selama ini dikenal pendukung kuat rezim-rezim diktator Arab tiba-tiba berubah arah. AS dan Barat tampaknya segera menyadari, percuma mempertahankan kapal yang sudah mau tenggelam.
Mereka pun segera membonceng gerakan revolusi rakyat, yang dimulai dari Tunisia, diikuti Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah. Tujuannya adalah agar AS dan Barat tidak kehilangan pengaruh di kawasan strategis itu (Timur Tengah).
Akan tetapi, banyak analisis di Timur Tengah menyebutkan, perubahan sikap AS dan Barat itu sangat spekulatif. Belum tentu pemain-pemain baru Timur Tengah yang lahir dari hasil pemilu demokratis nanti bersedia menjalin hubungan istimewa dengan Barat, khususnya AS.
Pasalnya, sistem pengambilan keputusan Pemerintah Arab baru mendatang akan berubah total. Opini publik akan menjadi barometer dalam pengambilan keputusan. Adapun opini publik di dunia Arab justru cenderung melihat negatif peran AS selama ini. Arab tidak simpati kepada AS lewat isu Palestina, dan prahara terorisme yang dianggap berlebihan sejak peristiwa serangan 11 September 2001 di AS.
Karena itu, mulai muncul analisis tentang kemungkinan mundurnya peran AS dan Barat di dunia Arab pascarevolusi. AS tampaknya sudah mengantisipasi tentang risiko kemerosotan pengaruhnya di kawasan strategis itu.
AS pun kini melakukan pertarungan dengan melobi kekuatan-kekuatan internal di Tunisia, Mesir, dan Libya agar mereka bersedia menjadi bumper bagi kepentingan AS di negara- negara tersebut.
Dekati media besar
Di Mesir, AS mendekati media massa berpengaruh, seperti beberapa televisi satelit dan media cetak milik pengusaha yang dekat dengan AS, serta sejumlah politisi pro-Barat. Bahkan, AS juga melakukan kontak intensif dengan Ikhwanul Muslimin (Persaudaraan Muslimin) yang diperkirakan akan menjadi salah satu pemain utama di pentas politik Mesir mendatang.
Untuk Libya, Pemerintah AS segera mencairkan pula aset- aset Libya di AS yang sebelumnya dibekukan, yakni sebanyak 1,5 miliar dollar AS. Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dalam kunjungannya ke Tripoli, Selasa (18/10), juga berjanji akan menggelontorkan bantuan 40 juta dollar AS untuk mendukung program keamanan di Libya.
Di Suriah, AS memilih berada di belakang Turki untuk mendukung gerakan revolusi rakyat melawan rezim Presiden Bashar al-Assad. AS berada di balik manuver-manuver oposisi Suriah yang sebagian besar bertitik tolak dari Turki. Pembentukan Dewan Transisi Nasional Suriah, misalnya, dideklarasikan di Istanbul, Turki, pada akhir September. Deklarasi ini juga mendapatkan dukungan penuh dari AS.
Meski demikian, manuver- manuver AS itu tetap belum menjamin terlindunginya kepentingan AS di Timur Tengah, seperti terjadi pada era kepemimpinan para rezim diktator.
AS dituntut harus mengubah kebijakan makro di Timur Tengah, terutama menyangkut isu Palestina, jika kepentingannya di kawasan itu tetap terpelihara. Kemarahan opini Arab terhadap AS sudah luar biasa. Ini adalah akibat dukungan tanpa batas AS terhadap Israel sejak negara Israel berdiri pada tahun 1948 hingga saat ini.
Keunggulan militer Israel secara mutlak hingga bisa memenangi semua perang melawan Arab hanya terjadi lantaran dukungan tanpa batas AS kepada Israel itu. AS kini lagi-lagi berusaha dengan segala cara untuk menghentikan program nuklir Iran agar Israel tetap memegang hegemoni dalam persenjataan nuklir di Timur Tengah.
AS dan Barat, bahkan Israel, harus sadar bahwa perubahan besar telah terjadi di Timur Tengah saat ini. Kasus serangan massa Mesir terhadap kantor Kedubes Israel di Kairo pada pertengahan September menunjukkan adanya perubahan besar di Mesir saat ini.
Pernyataan Perdana Menteri (PM) Mesir Essam Sharaf kepada televisi Turki dan Mesir pada pertengahan September lalu tentang perjanjian damai Camp David juga merupakan peringatan terhadap Israel.
Sharaf saat itu menegaskan, perjanjian damai Camp David pada tahun 1979 antara Mesir dan Israel bukan hal yang sakral. Perjanjian itu masih bisa didiskusikan kembali dan diamandemen untuk kepentingan perdamaian.
Bisa dibayangkan, PM Sharaf hanya seorang PM yang ditunjuk dewan agung militer yang berkuasa di Mesir. Namun, dia berani mengeluarkan pernyataan seperti itu. Jika pemerintah baru kelak terpilih secara demokratis, tentu pemimpin akan lebih berani melakukan apa saja, termasuk membekukan perjanjian damai Camp David, jika hal itu menjadi tuntutan rakyat Mesir.
Kasus hubungan Turki-Israel adalah contoh lain. PM Turki Recep Tayyip Erdogan berani menurunkan tingkat hubungan Israel-Turki hingga tingkat paling rendah, yakni tingkat sekretaris II. Turki melakukan ini setelah Israel menolak meminta maaf atas kasus penyerangan kapal Mavi Marmara bulan Mei tahun lalu.
Pemerintahan di negara-negara Arab mendatang yang lahir dari revolusi rakyat pasti akan berani mengambil keputusan besar terhadap AS ataupun Israel. Keberanian akan memuncak jika AS ataupun Israel tidak mengubah kebijakan klasik yang cenderung keras dan suka mendikte.
Oleh sebab itu, tak ada pilihan bagi AS, kecuali harus mengubah kebijakan makro di Timur Tengah, khususnya yang menyangkut isu Palestina, jika tak ingin kehilangan segalanya di Timur Tengah pasca-revolusi.
Tercapainya transaksi Gilad Shalit pekan lalu antara Israel dan Hamas merupakan percikan kecil yang positif akibat perubahan sikap Israel ke arah yang lebih lunak. Transaksi tersebut adalah menukarkan serdadu Israel, Gilad Shalit, yang disekap Hamas sejak tahun 2006 dengan 1.027 tahanan Palestina. Tercapainya transaksi tersebut tentu tak lepas dari adanya perubahan situasi di kawasan akibat revolusi Arab.
Tuntutan berikutnya adalah kesediaan Israel untuk bersikap atau menjadi lebih lunak dalam perundingan damai dengan Palestina. Perundingan ini perlu untuk membuka jalan bagi berdirinya negara Palestina di atas tanah tahun 1967 dengan ibu kota Jerusalem Timur.
Dalam hal ini, AS bisa berperan dengan menekan Israel demi terwujudnya negara Palestina tersebut. Dengan demikian, AS berharap kepentingan AS dan Israel di Timur Tengah tetap terjaga pascarevolusi.***
*)KOMPAS.com
*posted by: Blog PKS PIYUNGAN - Bekerja Untuk Indonesia
Ini dimulai dari revolusi Tunisia yang memaksa Presiden Zein Abidine Ben Ali lari tunggang langgang ke Arab Saudi pada Januari lalu. Kejadian serupa menimpa Presiden Mesir Hosni Mubarak yang dipaksa lengser pada Februari lalu dan kini dalam proses pengadilan di Kairo.
Salah satu isu yang kini terus menjadi sorotan, bahkan menjadi polemik, adalah tentang peran asing, khususnya AS, di balik revolusi Arab itu. Tentu tidak bisa dimungkiri dukungan kuat AS dan Barat terhadap revolusi Arab.
Presiden AS Barack Obama, misalnya, secara tegas meminta Presiden Hosni Mubarak mundur saat revolusi Mesir pada Februari. Obama kini juga meminta Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh dan Presiden Suriah Bashar al-Assad mundur.
Andil AS dalam penumbangan rezim Khadafy di Libya tak kalah besar. AS tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk operasi militer bagi perlindungan warga sipil di Libya. Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir ini, AS mengerahkan pesawat tanpa awak, Predator, untuk memburu pasukan loyalis Khadafy.
Dukungan AS dan Barat terhadap revolusi Arab itu bukan tanpa pamrih. AS dan Barat yang selama ini dikenal pendukung kuat rezim-rezim diktator Arab tiba-tiba berubah arah. AS dan Barat tampaknya segera menyadari, percuma mempertahankan kapal yang sudah mau tenggelam.
Mereka pun segera membonceng gerakan revolusi rakyat, yang dimulai dari Tunisia, diikuti Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah. Tujuannya adalah agar AS dan Barat tidak kehilangan pengaruh di kawasan strategis itu (Timur Tengah).
Akan tetapi, banyak analisis di Timur Tengah menyebutkan, perubahan sikap AS dan Barat itu sangat spekulatif. Belum tentu pemain-pemain baru Timur Tengah yang lahir dari hasil pemilu demokratis nanti bersedia menjalin hubungan istimewa dengan Barat, khususnya AS.
Pasalnya, sistem pengambilan keputusan Pemerintah Arab baru mendatang akan berubah total. Opini publik akan menjadi barometer dalam pengambilan keputusan. Adapun opini publik di dunia Arab justru cenderung melihat negatif peran AS selama ini. Arab tidak simpati kepada AS lewat isu Palestina, dan prahara terorisme yang dianggap berlebihan sejak peristiwa serangan 11 September 2001 di AS.
Karena itu, mulai muncul analisis tentang kemungkinan mundurnya peran AS dan Barat di dunia Arab pascarevolusi. AS tampaknya sudah mengantisipasi tentang risiko kemerosotan pengaruhnya di kawasan strategis itu.
AS pun kini melakukan pertarungan dengan melobi kekuatan-kekuatan internal di Tunisia, Mesir, dan Libya agar mereka bersedia menjadi bumper bagi kepentingan AS di negara- negara tersebut.
Dekati media besar
Di Mesir, AS mendekati media massa berpengaruh, seperti beberapa televisi satelit dan media cetak milik pengusaha yang dekat dengan AS, serta sejumlah politisi pro-Barat. Bahkan, AS juga melakukan kontak intensif dengan Ikhwanul Muslimin (Persaudaraan Muslimin) yang diperkirakan akan menjadi salah satu pemain utama di pentas politik Mesir mendatang.
Untuk Libya, Pemerintah AS segera mencairkan pula aset- aset Libya di AS yang sebelumnya dibekukan, yakni sebanyak 1,5 miliar dollar AS. Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dalam kunjungannya ke Tripoli, Selasa (18/10), juga berjanji akan menggelontorkan bantuan 40 juta dollar AS untuk mendukung program keamanan di Libya.
Di Suriah, AS memilih berada di belakang Turki untuk mendukung gerakan revolusi rakyat melawan rezim Presiden Bashar al-Assad. AS berada di balik manuver-manuver oposisi Suriah yang sebagian besar bertitik tolak dari Turki. Pembentukan Dewan Transisi Nasional Suriah, misalnya, dideklarasikan di Istanbul, Turki, pada akhir September. Deklarasi ini juga mendapatkan dukungan penuh dari AS.
Meski demikian, manuver- manuver AS itu tetap belum menjamin terlindunginya kepentingan AS di Timur Tengah, seperti terjadi pada era kepemimpinan para rezim diktator.
AS dituntut harus mengubah kebijakan makro di Timur Tengah, terutama menyangkut isu Palestina, jika kepentingannya di kawasan itu tetap terpelihara. Kemarahan opini Arab terhadap AS sudah luar biasa. Ini adalah akibat dukungan tanpa batas AS terhadap Israel sejak negara Israel berdiri pada tahun 1948 hingga saat ini.
Keunggulan militer Israel secara mutlak hingga bisa memenangi semua perang melawan Arab hanya terjadi lantaran dukungan tanpa batas AS kepada Israel itu. AS kini lagi-lagi berusaha dengan segala cara untuk menghentikan program nuklir Iran agar Israel tetap memegang hegemoni dalam persenjataan nuklir di Timur Tengah.
AS dan Barat, bahkan Israel, harus sadar bahwa perubahan besar telah terjadi di Timur Tengah saat ini. Kasus serangan massa Mesir terhadap kantor Kedubes Israel di Kairo pada pertengahan September menunjukkan adanya perubahan besar di Mesir saat ini.
Pernyataan Perdana Menteri (PM) Mesir Essam Sharaf kepada televisi Turki dan Mesir pada pertengahan September lalu tentang perjanjian damai Camp David juga merupakan peringatan terhadap Israel.
Sharaf saat itu menegaskan, perjanjian damai Camp David pada tahun 1979 antara Mesir dan Israel bukan hal yang sakral. Perjanjian itu masih bisa didiskusikan kembali dan diamandemen untuk kepentingan perdamaian.
Bisa dibayangkan, PM Sharaf hanya seorang PM yang ditunjuk dewan agung militer yang berkuasa di Mesir. Namun, dia berani mengeluarkan pernyataan seperti itu. Jika pemerintah baru kelak terpilih secara demokratis, tentu pemimpin akan lebih berani melakukan apa saja, termasuk membekukan perjanjian damai Camp David, jika hal itu menjadi tuntutan rakyat Mesir.
Kasus hubungan Turki-Israel adalah contoh lain. PM Turki Recep Tayyip Erdogan berani menurunkan tingkat hubungan Israel-Turki hingga tingkat paling rendah, yakni tingkat sekretaris II. Turki melakukan ini setelah Israel menolak meminta maaf atas kasus penyerangan kapal Mavi Marmara bulan Mei tahun lalu.
Pemerintahan di negara-negara Arab mendatang yang lahir dari revolusi rakyat pasti akan berani mengambil keputusan besar terhadap AS ataupun Israel. Keberanian akan memuncak jika AS ataupun Israel tidak mengubah kebijakan klasik yang cenderung keras dan suka mendikte.
Oleh sebab itu, tak ada pilihan bagi AS, kecuali harus mengubah kebijakan makro di Timur Tengah, khususnya yang menyangkut isu Palestina, jika tak ingin kehilangan segalanya di Timur Tengah pasca-revolusi.
Tercapainya transaksi Gilad Shalit pekan lalu antara Israel dan Hamas merupakan percikan kecil yang positif akibat perubahan sikap Israel ke arah yang lebih lunak. Transaksi tersebut adalah menukarkan serdadu Israel, Gilad Shalit, yang disekap Hamas sejak tahun 2006 dengan 1.027 tahanan Palestina. Tercapainya transaksi tersebut tentu tak lepas dari adanya perubahan situasi di kawasan akibat revolusi Arab.
Tuntutan berikutnya adalah kesediaan Israel untuk bersikap atau menjadi lebih lunak dalam perundingan damai dengan Palestina. Perundingan ini perlu untuk membuka jalan bagi berdirinya negara Palestina di atas tanah tahun 1967 dengan ibu kota Jerusalem Timur.
Dalam hal ini, AS bisa berperan dengan menekan Israel demi terwujudnya negara Palestina tersebut. Dengan demikian, AS berharap kepentingan AS dan Israel di Timur Tengah tetap terjaga pascarevolusi.***
*)KOMPAS.com
*posted by: Blog PKS PIYUNGAN - Bekerja Untuk Indonesia
